Peran Gereja Dalam Pilkada

0
96

Pemilihan kepala daerah akan berlangsung serentak di tahun 2018, keriuhan mulai dirasakan di 171 daerah yang hendak malakukan pilkada. Apa yang dipersiapkan gereja dalam menyambut pilkada tahun ini?

Seminar politik menyambut pilkada 2018 banyak digelar di pelbagai tempat, tak terkecuali di Surabaya dan  Jawa Timur. Seminar ini menjadi edukasi penting bagi pemilih termasuk warga gereja, sebab pemilih perlu menyadari bahwa pilkada merupakan saat tepat memilih pemimpin dalam rangka menjawab masalah-masalah pembangunan. Disinilah peran gereja sangat diperlukan.

Dengan tema “Panggilan dan tanggungjawab kita dalam pilkada 2018”, seminar yang digelar pada 28 April 2018 di GKI Diponegoro, Surabaya ini dihadiri lebih dari 40 peserta. Di daulat sebagai pembicara, yaitu Dr. Theofransus Litaay, SH., LLM., Ph,D., Airlangga Pribadi Kusman, Ph.D., dan Jerry Sumampouw. Sedangkan bertindak sebagai moderator adalah Pdt. Andri Purnawan.

Acara ini diselenggarakan atas kerjasama BPMSW Jatim dengan Yayasan Marturia Diakonia dan Koinonia (Mardiko) Indonesia, yaitu sebuah yayasan yang turut bergerak dibidang kebangsaan. Tujuan seminar ini adalah menumbuhkan semangat warga GKI menyambut pilkada, serta memberikan masukan moral dan spiritual dalam berdemokrasi.

Tiga pembicara dan moderator dalam seminar politik di GKI Diponegoro, Surabaya 28 April 2018

Isu SARA Hingga Politik Uang

Ahli Madya Kantor Staf Presiden,Theofransus Litaay atau biasa dipanggil Theo Litaay menjelaskan bahwa ada trauma tersendiri sebagai pengaruh dari kondisi kampanye pilkada DKI Jakarta 2017, yang diwarnai dengan ketegangan dan kampanye SARA serta mobilisasi politik identitas agama.

Hal lain yang menghambat makna pilkada sebagai alat rekrutmen politik demokrasi adalah mobilisasi dana politik yang sering mewarnai pilkada. Bahkan beberapa pihak menunjukkan pilihan pemilih dipengaruhi oleh faktor dana politik.

Di sisi lain, situasi semakin negatif pada saat media sosial dimanfaatkan oleh kelompok radikal tertentu yang menyebarluaskan pesan kebencian baik yang bersifat SARA maupun politik. Semakin memprihatinkan ketika politik menghalalkan segala cara menggunakan isu-isu palsu atau hoax dalam rangka menggalang kekuatan massa, mengagitasi dan memprovokasi pengikut. “Kekuatan informasi itu sekarang ada peralihan, yaitu bukan lagi di ruang redaksi atau pemerintah, tetapi ada di kita,” imbuhnya.

Lebih lanjut Theo Litaay memberikan solusi kepada para peserta agar bijaksana dalam bermedia sosial, sebab demokrasi dan informasi ini berjalan beriringan. Jangan sampai mimbar gereja dipakai sebagai mimbar kampanye!

Pada kesempatan yang sama, Jerry Sumampouw, mengatakan bahwa sistem pemilu di Indonesia adalah campuran dari beberapa sistem pemilu di dunia, dimana sistem yang dianggap menimbulkan problem di negara lain, dipakai di Indonesia. Problem di masa transisi dan sangat berpengaruh di pemilu.

Problem lain adalah bahwa pilkada 2018 ini berjalan serentak dengan pemilu. Pemungutan suara untuk pilkada dilaksanakan pada 27 Juni 2018, sedangkan pemilu berlangsung 2019. Kalau kita lihat dalam pilkada serentak ini, secara nasional ada 171 Daerah, 17 Propinsi, 39 Kota dan 115 Kabupaten.

Selanjutnya, Kepala Humas PGI ini memaparkan bahwa masih banyak masalah politik uang, politisasi SARA, manipulasi suara, penyelenggara yang tak netral, DPT yang tak sempurna, eksploitasi anak dalam kampanye, dan lain-lain.

Sedangkan penyebab politik gereja yang gamang, antara lain pandangan teologis yang keliru, pietisme barat, warisan Belanda yang sengaja menghalangi agar gereja tak menjadi kritis terhadap kebijakan pemerintah, trauma politik Orba yang melarang gereja bicara politik dan pemerintah, Islam fobia yaitu selalu dirumuskan dalam kerangka ‘melawan’ Islam, gereja tidak pernah membuat rencana dalam rangka pemilu atau pilkada, dan lain-lain.

Antara Ruang Agama dan Ruang Politik

Sebagai pembicara ketiga, Airlangga Pribadi Kusman, Ph.D. memberi gambaran sistematis tentang peran agama dalam politik. Agama tidak bisa dilepaskan dari politik dalam pengertian yang luas. Bagaimana memperjuangkan hak-hak kita sebagai masyarakat dan bagian warga negara.Bagaimana merumuskan agenda-agenda kebangsaan bersama, bagaimana kita merawat demokrasi dan solidaritas, idak saja antar umat beragama tetapi juga kapasitas sebagai warga negara.

Posisi dari umat beragama dan komunitas-komunitas yang berkumpul baik dalam masjid atau gereja tidak bisa dilepaskan dari politik. Nah, yang menjadi persoalan adalah dalam konteks politisasi rumah ibadah. “Untuk tujuan apakah kemudian politik itu diselenggarakan? Apa arah dari politisasi ini? Kemudian rumah-rumah ibadah diarahkan pada tujuan tertentu. Ini yang menjadi persoalan besar,” tegas Airlangga.

Lebih lanjut ia memberikan gambaran, kalau konteks pilkada Jawa Timur tahun 2018 ini, masalah yang terkait dengan problem kebangsaan dan toleransi tidak terlalu menjadi persoalan. Karena yang bertarung keduanya berangkat dari latar belakang NU. Tetapi persoalan politisasi kemudian muncul setelah momen tim Jakarta kemarin menjadi momen di pemilu 2019. Bagimana kita melihat politik dalam rumah ibadah, apa tujuannya? Kepentingan apakah yang bermain dalam politisasi agama itu?

Kalau kita lihat dalam konteks problem politik atau yang lebih luas ekonomi politik, politisasi itu untuk kepentingan kekuatan kelompok-kelompok tertentu yang sebenarnya mendirikan politik tidak hanya untuk berkuasa, tetapi melakukan akumulasi kekayaan. Dan kemudian politik digunakan sebagai cara mereka merawat kekayaan dan kemakmurannya itu.

Mengambil, menguasai kelompok-kelompok sosial oleh elit-elit politik. Disinilah problem apabila agama yang sebenarnya memiliki fungsi pembebasan, pengharapan, fungsi untuk membela yang tertindas dan miskin, kemudian rentan digunakan untuk kelompok-kelompok tertentu.

Lantas, bagaimana kita mengkontekstualisasikan agama dalam kalung politik? Pertama bahwa ketika umat beragama masuk dalam politik, adalah adanya penghormatan terhadap ranah politik. Toleransi ganda, tidak memiliki prefensi untuk mendominasi ruang agama. Dan Ruang agama ketika masuk dalam dimensi politik harus tidak memiliki kekuatan mendominasi ruang-ruang politik. Karena ruang politik adalah ruang plural, ruang yang diisi oleh tidak saja orang-orang yang memiliki iman sama tetapi beragam. Sehinga kemudian penghormatan terhadap kesetaraan hak-hak mereka, terhadap orientasi politik mereka harus dihormati oleh wilayah-wilayah agama. “Ini yang harus difahami oleh kelompok ‘fanatik’ dari berbagai perspektif agama, atau dari pihak yang seringkali mengkapitalisasi atau memanfaatkan umat beragam untuk kepentingan politik,” imbuhnya.

Pilihan yang bisa diambil adalah politik yang mengedepankan isu-isu solidaritas, isu demokrasi dan bukan isu SARA. Gerakan sosial agama dan politik, persamaan hak, kesetaraan umat manusia. Seperti dilakukan Martin Luther Jr, bahwa gerakan itu berpusat di gereja, yaitu ketika gereja tidak saja menjadi tempat mendorong spiritualitas keatas, tetapi mendirikan spiritualias tersebut dalam konteks kesetaraan.

Mendorong kesetaraan dan toleransi menjadi fokus utama umat beragama, ditengah pilihan politik kita bisa mendorong kesempatan agar Jawa Timur, dimana kita melihat kapasitas masing-masing kandidat baik kompetensi mapun track record. Pada akhirnya, momen pilkada bisa menjadi ruang membangun dialog umat beragama dan kelompok lain. (john/brkt)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here